jitutoto ✔️ kingdomtoto - Nadiem Tidak Terima Rp 809 Miliar, Eks Dirut GoTo Bantah.

JITUTOTO – Eks Bos GoTo Bantah Rp 809 Miliar Masuk ke Kantong Nadiem

Nama Andre Soelistyo kembali muncul dalam sidang banding kasus yang melibatkan Nadiem Anwar Makarim. Mantan Direktur Utama PT AKAB atau PT GoTo tersebut memberikan penjelasan terkait transaksi senilai Rp809 miliar yang menjadi salah satu sorotan dalam perkara ini.

Dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026), Andre dengan tegas membantah bahwa dana Rp809 miliar tersebut pernah diterima atau dinikmati secara pribadi oleh Nadiem. Menurutnya, uang tersebut tetap berada dalam alur transaksi perusahaan.

Andre menjelaskan bahwa transaksi itu terjadi pada Oktober 2021, ketika perusahaan sedang melakukan restrukturisasi menjelang proses IPO GoTo. Dana Rp809 miliar tersebut berkaitan dengan penerbitan saham baru PT Gojek Indonesia.

Alurnya, dana tersebut masuk terlebih dahulu ke kas PT Gojek Indonesia. Setelah itu, dengan nilai yang sama, dana kembali ditransfer kepada PT AKAB sebagai bagian dari pelunasan kewajiban atau utang perusahaan. Jadi, menurut penjelasan Andre, uang tersebut berputar dalam ekosistem perusahaan dan bukan masuk ke rekening pribadi Nadiem.

Saat penasihat hukum Nadiem menanyakan secara langsung apakah dana Rp809 miliar itu diterima oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut, jawaban Andre cukup singkat dan tegas: tidak.

Ia juga membantah anggapan bahwa dana tersebut berasal dari Google. Andre mengatakan sumber dana berasal dari dana operasional PT AKAB pada saat transaksi berlangsung.

Di tengah perkembangan sidang yang terus menjadi perhatian publik, JITUTOTO melihat keterangan ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Setiap transaksi tentu perlu dilihat secara utuh, mulai dari asal dana, alur perpindahan uang, hingga pihak yang benar-benar menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Selain membahas dana Rp809 miliar, Andre turut menjelaskan mengenai posisi kepemilikan saham Nadiem di perusahaan. Menurutnya, ketika Nadiem sudah menjabat sebagai menteri, kepemilikan sahamnya berada di bawah angka 3,5 persen dan nilainya terus berubah dari waktu ke waktu.

Dengan kepemilikan tersebut, Andre menilai Nadiem tidak lagi memiliki posisi dominan dalam menentukan keputusan perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa selama menjabat sebagai menteri, Nadiem tidak pernah melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Sidang ini merupakan kelanjutan dari perkara pengadaan Chromebook yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam putusan sebelumnya, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar.

Putusan tersebut sebenarnya lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 18 tahun penjara dan pembayaran uang pengganti senilai Rp5,680 triliun. Namun, proses persidangan juga diwarnai perbedaan pandangan di antara majelis hakim.

Salah satu hakim anggota, Andi Saputra, bahkan menyampaikan dissenting opinion. Dalam pandangannya, Nadiem seharusnya dibebaskan karena dinilai belum terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat, perbuatan melawan hukum, maupun permufakatan jahat.

Kasus ini pun masih menjadi perhatian karena menghadirkan berbagai keterangan dan sudut pandang berbeda. Bagi publik yang mengikuti perkembangan perkara ini, tentu proses banding menjadi tahap penting untuk melihat bagaimana seluruh fakta, bukti, dan kesaksian akan kembali dipertimbangkan.

Seperti perkembangan informasi yang terus diperhatikan oleh JITUTOTO, masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan berdasarkan fakta yang benar-benar dapat dibuktikan di persidangan.